Sebagaimana dilansir dari jalannya rapat, kegiatan berlangsung di ruang paripurna DPRD Batu Bara dan dipimpin Ketua DPRD Safi’i, didampingi Wakil Ketua Nurhaji dan Rodial. Turut hadir Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, unsur Forkopimda, OPD, serta seluruh anggota DPRD.
Dalam rapat tersebut, dilansir bahwa masing-masing perwakilan dapil menyampaikan hasil reses yang telah dilaksanakan di berbagai desa dan kecamatan dengan menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Secara umum, dilansir hasil reses dari Dapil I hingga Dapil VI menunjukkan beragam persoalan, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga sektor pertanian dan ekonomi masyarakat.
Seluruh aspirasi yang dihimpun, dilansir dari masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga pemuda akan menjadi bahan pembahasan dalam Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027 sesuai skala prioritas pembangunan daerah.
Anggota DPRD, dilansir juga menegaskan komitmennya untuk meneruskan berbagai persoalan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar segera ditindaklanjuti melalui kebijakan strategis.
Sementara itu, dari Dapil VII Kecamatan Air Putih, dilansir sejumlah isu krusial menjadi perhatian serius, di antaranya penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar tepat sasaran serta persoalan harga pupuk subsidi yang dinilai belum sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Anggota DPRD dari dapil tersebut, dilansir meminta pemerintah daerah melakukan pendataan ulang penerima bantuan sosial serta meningkatkan pengawasan distribusi pupuk subsidi agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
DPRD Batu Bara menegaskan, dilansir bahwa hasil reses merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Seluruh aspirasi masyarakat akan dikaji dan diperjuangkan agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan prioritas.
Rapat paripurna ini, dilansir menjadi momentum memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan yang merata di Kabupaten Batu Bara. (Putra)
