BATUBARA - Suasana Aula Kantor Bupati Batu Bara, Selasa (5/5/2026), terasa lebih tegang dari biasanya. Di balik prosesi pelantikan pejabat baru, terselip pesan keras dari Bupati Baharuddin Siagian: loyalitas bukan lagi sekadar jargon birokrasi, tapi komitmen nyata yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), pejabat pimpinan tinggi pratama, hingga pejabat administrator berlangsung di hadapan Wakil Bupati, Ketua TP PKK Batu Bara, serta jajaran terkait. Momen ini bukan sekadar seremoni pergantian jabatan, tetapi penegasan arah baru birokrasi di Batu Bara.
Mengawali sambutannya, Bupati Bahar menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas pengabdian yang telah diberikan. Ia kemudian langsung beralih memberi pesan tegas kepada para pejabat yang baru dilantik.
“Jabatan ini adalah amanah. Jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya, dengan nada yang tidak sekadar formal, tetapi penuh penekanan.
Namun pesan itu tidak berhenti di situ. Bupati Bahar secara lugas menyinggung soal loyalitas—sesuatu yang menurutnya menjadi fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Saya perlu orang yang loyal terhadap institusi. ASN tidak boleh aneh-aneh, harus loyal kepada pemerintah. Harus kompak, jangan jadi penghianat institusi,” tegasnya.
Bagi Bupati Bahar, loyalitas bukan sekadar patuh pada atasan atau menjaga citra lembaga. Lebih dari itu, loyalitas harus tercermin dalam pelayanan yang dirasakan masyarakat—hadir tepat waktu, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tidak mempersulit urusan publik.
Dengan kata lain, loyalitas yang dimaksud bukan hanya ke dalam, tetapi juga ke luar: kepada masyarakat yang menjadi alasan utama keberadaan birokrasi. ASN dituntut bekerja bersih, responsif, dan benar-benar menjadi pelayan, bukan justru menciptakan jarak.
Nada peringatan itu terasa jelas—bahwa di tengah dinamika birokrasi, tidak ada ruang bagi sikap setengah hati atau kepentingan pribadi yang mengganggu kerja kolektif.
Kepada Pj. Sekda yang baru, Bupati memberi tugas khusus yang tak ringan. Ia meminta agar koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) diperketat, bahkan dengan laporan kinerja rutin setiap minggu.
“Setiap OPD harus melapor. Ini penting untuk memastikan semua berjalan sesuai arah,” katanya.
Tak hanya fokus pada internal pemerintahan, perhatian juga diarahkan hingga ke tingkat kecamatan. Para camat diminta tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata di wilayahnya.
“Camat harus menciptakan keindahan dan keasrian wilayah. Ajak kolaborasi dengan perusahaan setempat,” pesannya.
 |
| (Foto Dok: Putra Sianipar) |
Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 33 pejabat resmi mengisi posisi baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Di antaranya, Rusian Heri dipercaya sebagai Pj. Sekretaris Daerah.
Sejumlah nama lain yang dilantik antara lain Attaruddin sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Susilistiawati Ritonga sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, serta Syahdama Yanto sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
Kemudian Muliadi menjabat Kepala Dinas Sosial P3A, Budi Iswan Sinaga sebagai Kepala Dinas PUPR, serta Doni Irawan Harahap sebagai Kepala Bagian Hukum Setdakab Batu Bara.
Posisi strategis lainnya juga diisi, seperti Hardiman Sihombing (Kabag Umum), Uliari Harahap (Kabag Perencanaan dan Keuangan), Era Permata Sari (Kabag Perekonomian dan Pembangunan), hingga Widaruna sebagai Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Di lingkungan DPRD, Sri Mahdani dilantik sebagai Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, serta Soefa Meylita Azani sebagai Kabag Umum dan Keuangan.
Sementara di tingkat kecamatan, sejumlah camat baru juga ditunjuk, di antaranya Pangeran Riadi Gunawan Siagian (Sei Suka), Ngatiman (Sei Balai), Wali Wala Azahari Sagala (Air Putih), Swardi (Laut Tador), Safril (Talawi), dan Agus Andika (Nibung Hangus).
Selain itu, sejumlah pejabat administrator dan pengawas turut dilantik untuk memperkuat kinerja organisasi, mulai dari sekretaris dinas, kepala bidang, hingga pejabat teknis lainnya di berbagai OPD.
Pelantikan ini menjadi titik awal bagi para pejabat baru untuk membuktikan diri. Di tengah ekspektasi tinggi dan pesan yang disampaikan tanpa basa-basi, satu hal menjadi jelas: kepercayaan telah diberikan, namun pengawasan akan berjalan ketat—dan pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menjadi penilai sesungguhnya. (Putra)
