Dalam pernyataannya, Sururi menegaskan bahwa air bersih merupakan hak warga negara yang harus dijamin keberlangsungannya. Ia menyebut, terhentinya layanan PDAM di pusat pemerintahan menjadi alarm keras terhadap lemahnya tata kelola layanan publik di daerah.
Sururi mendesak pihak PDAM bersama Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk segera membuka informasi secara transparan terkait penyebab gangguan, estimasi waktu perbaikan, serta wilayah yang terdampak. Ia menilai, keterbukaan informasi penting agar masyarakat tidak dibingungkan oleh kabar yang belum tentu benar.
Selain itu, PD GPI juga menuntut langkah penanganan darurat selama aliran air belum kembali normal. Pemerintah daerah diminta segera menyediakan pasokan air bersih alternatif secara gratis, dengan prioritas distribusi ke fasilitas vital seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar.
Tidak hanya itu, Sururi turut mendorong DPRD dan inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap PDAM, baik dari sisi teknis maupun keuangan. Hal ini guna memastikan apakah terdapat unsur kelalaian, maladministrasi, atau minimnya perawatan yang menyebabkan gangguan tersebut.
Lebih lanjut, ia menilai peristiwa ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membenahi sistem penyediaan air bersih secara menyeluruh. Mulai dari penyediaan sumber air baku cadangan, peremajaan jaringan pipa, hingga penguatan anggaran perawatan rutin.
Sururi juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan layanan publik. Ia mendorong PDAM untuk membuka kanal pengaduan 24 jam yang responsif serta secara berkala mempublikasikan perkembangan perbaikan kepada publik.
“Air adalah urat nadi kehidupan kota. Matinya air di pusat pemerintahan menunjukkan ada persoalan serius yang harus segera dibenahi,” tegas Sururi.
PD GPI Batu Bara, lanjutnya, menyatakan siap berdiri bersama masyarakat untuk mengawal pemulihan layanan air bersih agar kembali normal, sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (Putra)
