BATUBARA – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Sebagaimana dilansir dari jalannya rapat, sidang berlangsung di ruang paripurna DPRD Batu Bara dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Rodial. Pemerintah Kabupaten Batu Bara diwakili Asisten I Setdakab Renold Asmara, serta dihadiri unsur Forkopimda, OPD, dan seluruh anggota dewan.
Dalam pandangan umum fraksi, dilansir bahwa seluruh fraksi pada prinsipnya menerima Nota LKPJ 2025 untuk dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus (Pansus).
Fraksi PDI Perjuangan, dilansir dalam penyampaiannya, menegaskan bahwa LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan menyetujui pembahasan lanjutan secara mendalam.
Sementara itu, Fraksi Gerindra, PAN, dan Karya Pembangunan Nasional (KPN), dilansir menyoroti pentingnya pembentukan Pansus terkait kebun plasma. Gerindra menilai langkah ini penting untuk memastikan kemitraan perkebunan berjalan optimal dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi KPN juga dilansir menegaskan urgensi Pansus plasma dan Hak Guna Usaha (HGU), mengingat kewajiban perusahaan menyediakan lahan plasma bagi masyarakat sesuai regulasi.
Fraksi PKS, dilansir, menyoroti sejumlah persoalan seperti banyaknya kepala OPD dan kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (PLT) yang dinilai dapat menghambat pengambilan keputusan strategis. Selain itu, kondisi gedung DPRD yang memprihatinkan, mulai dari atap bocor hingga fasilitas, turut menjadi perhatian.
Persoalan sengketa lahan perkebunan, termasuk di wilayah HGU, juga dilansir menjadi sorotan yang dinilai perlu penanganan serius oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
Fraksi KDRI dilansir menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta percepatan program yang dinilai masih berjalan lambat. Sedangkan Fraksi PAN mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan manajemen keuangan daerah.
Seluruh pandangan fraksi tersebut, dilansir akan menjadi bahan pembahasan lanjutan oleh Pansus DPRD Batu Bara guna menghasilkan rekomendasi strategis.
Rapat paripurna ini, dilansir menjadi bagian dari mekanisme evaluasi tahunan DPRD terhadap kinerja kepala daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat. (Putra)
