BATUBARA - Siang itu, Kantor Desa Bogak tak lagi sekadar bangunan pelayanan. Ia berubah menjadi ruang harapan.
Sejak pagi, warga berdatangan silih berganti. Ada orang tua yang menggenggam map lusuh berisi berkas kependudukan, ibu-ibu yang menunggu giliran layanan kesehatan, hingga anak-anak yang penasaran dengan perpustakaan keliling. Ruangan desa pun penuh sesak. Antrean mengular, wajah lelah bercampur harap tampak jelas.
Di tengah keramaian itu, Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian kembali turun langsung melalui program “Berlayar” (Bupati Batu Bara Sinergi Melayani Masyarakat), Selasa, 10 Februari 2026. Didampingi Wakil Bupati Batu Bara serta anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Yahdi Khoir Harahap dan Rivai Tambunan, kehadiran mereka bukan sekadar seremoni, melainkan memastikan satu hal penting: masyarakat benar-benar terlayani dengan baik.
Bupati Baharuddin terlihat menyapa warga satu per satu, menanyakan langsung kebutuhan mereka. Bagi sebagian warga, ini mungkin pertama kalinya mengurus KTP, akta, atau perizinan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten. Program Berlayar memang dirancang untuk itu—mendekatkan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, perizinan, hingga perpustakaan keliling langsung ke desa-desa.
Antusiasme warga Desa Bogak pun membludak. Hingga siang hari, pelayanan masih berlangsung dengan warga yang terus berdatangan. Melihat kondisi tersebut, Bupati Baharuddin menyampaikan pesan khusus kepada Kepala Desa Bogak. Ia meminta agar pelayanan tidak berhenti hanya karena keterbatasan waktu.
“Bagi warga yang belum sempat selesai hari ini, hasilnya harus tetap diantarkan ke rumah masing-masing,” pesan Bupati dengan tegas namun penuh empati. Ia menekankan agar pihak desa bekerja maksimal, memastikan tidak ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan.
Bagi masyarakat Desa Bogak, hari itu bukan hanya tentang mengurus dokumen. Lebih dari itu, mereka merasakan kehadiran pemerintah yang benar-benar datang, mendengar, dan melayani. Program Berlayar kembali membuktikan bahwa pelayanan publik tak harus selalu menunggu warga datang ke kantor—pemerintahlah yang seharusnya hadir di tengah masyarakat. (Putra)
