Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara tersebut dipimpin Ketua Komisi IV bersama anggota komisi, serta dihadiri Direktur Utama PDAM Tirta Tanjung dan perwakilan mahasiswa GEMAPI.
Dalam forum tersebut, GEMAPI menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan air bersih yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari warga. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah terhentinya pasokan air PDAM selama sekitar 10 hari di sejumlah wilayah Kelurahan Lima Puluh.
Menurut mahasiswa, kondisi tersebut telah menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari memasak, mandi, mencuci hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, masyarakat juga mengadukan dugaan lemahnya manajemen pelayanan PDAM Tirta Tanjung yang dinilai belum mampu memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan.
Menanggapi keluhan tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara meminta penjelasan langsung dari manajemen PDAM Tirta Tanjung terkait penyebab terhentinya distribusi air bersih serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
DPRD menegaskan bahwa pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas. Karena itu, PDAM Tirta Tanjung diharapkan segera melakukan langkah perbaikan agar gangguan pelayanan tidak terus berulang dan masyarakat dapat kembali memperoleh akses air bersih secara normal.
RDP tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik, sekaligus upaya menjembatani aspirasi masyarakat yang terdampak gangguan distribusi air bersih di Kabupaten Batu Bara. (Putra)
